MegapolitanNasional

DPD KNPI Tangerang Pinta Mendagri Fasilitatori Masalah Pemkot vs Kemenkumham

Cegah Konflik Berkepanjangan

Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, Uis Adi Dermawan

PEMBARUANNEWS.CO, Tangerang – Menyikapi laporan pelanggaran hukum yang dilakukan Kemenkumham terhadap Walikota Tangerang ke Polres Metro Tangerang Kota, Selasa (16/7/2019) siang dinilai tidak tepat. DPD KNPI Kota Tangerang menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan solusi, yang ada hanya memperkeruh suasana.

“Ya saya rasa itu (laporan) bukan solusi dan seharusnya tidak dilakukan kalau bicara demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Uis Adi Dermawan, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang.

Bung Uis, sapaan akrabnya mengungkapkan, permasalahan yang terjadi sesama pemerintah, sebaiknya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

“Cukup simpel sebenarnya permasalahan yang terjadi, hanya masalah aset negara yang peruntukannya sama – sama untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi kok lucu saja pemerintah pusat (Kemenkumham,red) malah melaporkan pemerintah daerah,” tutur dia.

Bila diibaratkan, lanjut Uis, pemerintah pusat adalah sebagai Bapak dan pemerintah daerah sebagai anak. Hubungan antara bapak dan anak seharusnya dekat dan saling mengerti.

“Saya memohon kepada Mendagri untuk menjadi fasilitator permasalahan yang ada. Jangan sampai menjadi konflik berkepanjangan yang membuat kota tidak kondusif dan pelayanan masyarakat terganggu,” pinta dia.

Ditambahkan Uis, Walikota Tangerang hanya ingin menata Kota Tangerang ini menjadi Kota yang layak huni, layak dikunjungi, layak investasi dan kota cerdas serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Walikota juga hanya ingin mentaati hukum atau peraturan yang ada terkait perda RTRW Kota Tangerang dan Provinsi Banten, seharusnya itu juga bisa dipahami.

Selain itu, Pemkot Tangerang pun selama kepemimpinan Walikota Arief Wismansyah sudah berniat baik bagaimana pengelolaan aset Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang bisa tertata dengan baik. Bahkan seringkali berkonsultasi dengan pusat, mengirim surat dan melakukan pertemuan.

“Jadi saya rasa Kemenkumham apabila memang ada permasalahan dengan Kota Tangerang sebaiknya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik (G to G), bukan dengan melaporkan ke pihak kepolisian,” tukasnya. (Sam)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close