Tak Berkategori

Ribuan Buruh Tangerang Tidak ke Jakarta, Namun jika dicuekin akan grudug Ist

Pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker sendiri telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) malam yang terkesan terburu-buru.

Namun, Wakil Ketua DPC KSPSI Tangerang, Budiono mengatakan, kalau pihaknya belum mengambil keputusan untuk bertolak ke DKI Jakarta.

“Sampai saat ini kami melakukan koordinasi dengan semua organisasi serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Budiono, Selasa (6/10/2020).

Walau belum ada instruksi untuk bergerak ke DKI Jakarta, pihaknya mengancam akan segera mengepung gedung DPR RI kalau RUU Omnibus Law tidak juga dicabut.

“Rabu besok tanggal 7 pemerintah belum merespon aspirasi kami untuk mencabut Omnibus Law ini, maka tanggal 8 kami pastikan seluruh pekerja akan mengepung DPR-RI,” ancam Budiono.

Kendati demikian, 14 ribu buruh se-Tangerang Raya sudah turun ke jalan dalam mogok kerja untuk memprotes pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker.

Belasan ribu buruh tersebut awalnya terpusat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang kemudian berpencar ke berbagai titik.

Pria dan wanita menggunakan masker tetap berkerumun dan menyuarakan hak mereka di kawasan industri tersebut.

Budiono mengatakan kalau mereka terus meneriakan protes dan kekecewaan atas tindakan perwakilan rakyat di DPR RI.

“Hampir semua para pekerja perusahaan melakukan aksi mogok kerja ini. Di Cikupa ada 14 ribu karyawan keluar semua,” kata Budiono.

Aksi mogok dan turun ke jalan tersebut ditenggarai oleh kekecewaan para buruh.

Sebab, kemarin malam wakil rakyat tersebut mengesahkan undang-undang Ciptaker tanpa adanya komunikasi kembali dengan perwakilan para buruh.

“Janjinya pemerintah, anggota dewan dan perwakilan buruh, akan membahas pasal satu persatu. Tapi di tengah perjalanan, malah seperti kejar tayang lalu disahkan,” ucap Budiono.

Pasalnya, aksi mogok kerja tersebut bukan hanya digelar hari ini saja.

Ia mengungkapkan, bila aksi protes ini akan dilakukan berhari-hari sampai tanggal 8 Oktober 2020.

“Sampai saat ini kami melakukan koordinasi dengan semua organisasi serikat pekerja dan serikat buruh. Harapan kami selaku pekerja indonesia mengharap pemerintah segera mencabut atau membatalkan RUU Omnibus Law ini lah,” tutup Budiono.(Rsd

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close