Megapolitan

Belum Dibayarkan, Warga Benda Kisruh Dengan Petugas Saat Pengecoran JOR Tol Bandara

PEMBARUANNEWS.CO Benda – Puluhan warga Kec. Benda Kota Tangerang kisruh dengan para petugas gabungan saat melakukan proses pengecoran JOR Tol Bandara pada hari ini, Selasa (23/03/2021). Dalam hal ini warga merasa kesal dan dikecewakan oleh pemerintah. Lantaran tempat tinggal yang mereka tempati digusur dan dibayar tidak sesuai harapan mereka, setelah mengikuti proses sidang pembebasan lahan di pengadilan.

“Saat ini masih dalam proses persidangan. Dimana, sudah jelas bahwa tanah ini masih sengketa dan gak bisa ada pekerjaan di sini. Terlebih pada waktu malam itu kita sudah ada bahasa dan obrolan sama aparat tidak ada pengerjaan proyek dan sudah disepakati bersama. Kami bingung, kenapa pekerjaan proyek ini masih berjalan, dan kami harus gimana coba? Sedangkan, 27 bidang tanah milik warga sini belum dibayarkan,” kata Tedi (43) satu dari warga setempat saat diwawancarai awak media di lokasi.

Tedi menuturkan bahwa sebelumnya kami telah melakukan kesepakatan di polres Tangerang. Untuk bidang yang 27 itu tidak bisa dikerjakan. Tapi kok masih dilanggar oleh mereka. ” Berarti kesepakatan di kantor kepolisian kemarin menurut saya hanya sia sia dan tak ada gunanya untuk masyarakat,” ucapnya.

“Langkah selanjutnya, mungkin kita akan bergerak ke istana negara atau pun ke kementrian PUPR mau pun ke Pengadilan. Yang pastinya warga siap berangkat,” ucap Tedi.

“Harapan kami maunya selesaikan terlebih dahulu hak hak kami. Lalu kemudian, barulah ada pengerjaan proyek di bidang yang 27 itu. Karena, sebelumnya kita sudah sepakat di polres kemarin secara tertulis dengan jelas.

“Saat ini belum ada kesepakatan. Kenapa harga kita hanya di bandrol 2,6 juta/meter. Sedangkan, yang tanah rawa itu di bayar 7 juta/meter..!! menurut kami ini sangat tidak adil dan dapat di lihat dari harganya aja sudah jomplang,” tukasnya.

BACA JUGA : Sidang sengketa tanah abah Sobari berlangsung sengit

Tedi menyebut banyak sekali perbedaan, uang yang di konsinyasi pengadilan itu tidak sesuai dengan resume KJPP yang diterima dari Firman Ajiz. Mulai dari ukuran tanah banyak yang berkurang. Seperti mulai dari rumah yang ada 5, itu ditulisnya oleh mereka hanya satu. “Proses eksekusi tempo hari pun banyak yang gak sesuai di pemberkasannya. Menurut kami, itu adalah cacat hukumnya. Dengan diterima persidangan lagi, itu sudah jelas..!! berarti tanah ini dalam status semua. Sudah mah dalam perjanjian tidak diindahkan, dan persidangan juga tidak diindahkan oleh pemerintah,” jelas Tedi.

“Pada intinya, pemerintah memaksa untuk kebutuhan mereka sendiri dan tidak memikirkan buat rakyat yang saat ini bertahan,” ucap Tedi.

“Kapolres berdalihnya, “Ini sudah konsinyasi, sudah dititipkan di Pengadilan. Warga hanya tinggal ngambil haknya saja,” itu patokannya Kapolres bang..!! Sedangkan perjanjian yang sudah disepakati dengan kami, tidak Kapolres bahas, ” tutupnya. (Sam)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button