Nasional

BP2MI Jemput Puluhan PMI Repatriasi Suriyah di Bandara Soetta

PEMBARUANNEWS.CO, BSH – Sebanyak 24 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Repatriasi dari Damascus berhasil dipulangkan ketanah air oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (29/05/2021).

Dalam hal ini, BP2MI pun berharap keseriusan aparatur keamanan negara dalam memberantas sindikat, mafia penjualan orang harus diutamakan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan hari ini kita menerima kepulangan revatiasi 24 pekerja migran Indonesia dari Suriyah yang terkenal dengan negara konflik.

“Di tahun 2011 naker telah mengeluarkan sebuah aturan yang melarang dan tidak menjadikan Suriyah sebagai negara penempatan. Dan di tahun 2015 naker kembali mengeluarkan permenaker untuk pekerja rumah tangga perorangan itu tidak diperbolehkan,” jelasnya.

Artinya, Lanjut Benny, penempatan dan pengiriman pekerja ke luar negeri Termasuk negara Suriyah, dan negara negara di Timur Tengah itu tidak dilakukan.

“Berarti kalau ada diberangkatkan diatasi tahun 2011-2015, itu berarti ilegal. Nah, mereka ini adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Intinya, ini tidak akan mungkin terjadi jika para sindikat mafia ini tidak dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan,” jelasnya.

Apa yang mereka alami selama bekerja?

“Selam bekerja mereka digajih hanya 2 juta, dan mereka pun sering mengalami kekerasan fisik oleh majikannya. Nah, ini jelas bagi mereka yang diberangkatkan secara ilegal ini rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan gaji tidak dibayar sesuai yang dijanjikan,” jelasnya.

Saat ditanya oleh kami, lanjut Benny, mereka menyebut juga kalau mereka tidak pernah diberikan waktu untuk beristirahat oleh majikannya di sana. Sehingga, hal tersebut membuat kapok para pekerja migran untuk diberangkatkan lagi ke sana.

BACA JUGA :  Pramudji Astuti Diperiksa Kejati Banten, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Masker 3,3 Miliar

“Dalam hal ini, negara harus hadir dan tidak boleh kalah untuk melawan sindikat atau mafia. Maka harus ada kesadaran ideologis kita bersama . Jika negara kita harus disebut negara bermartabat, maka negara harus menjadi pelindung keselamatan bagi setiap jiwa warga negaranya. Karena, keselamatan jiwa warga negara itu hukum tertinggi yang harus ditegakkan aparat hukum di negara ini,” imbuhnya.

“Sehingga ini akan terus kita proses. Karena, kedutaan besar Damaskus itu sudah menginginkan tindakan polri. Jadi kita berharap polri sebagai elemen penegak hukum serius dalam hal ini. Kita tidak boleh membiarkan para sindikat dan mafia ini berfikir bahwa dengan uang mereka bisa mengendalikan negara ini,” jelasnya. (Sam)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button